Truthpost, Medan – Hingga 31 Agustus 2025, realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sudah menembus angka Rp10,95 triliun. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumut, Nofiansyah, dalam acara pemaparan kinerja di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (29/9/2025).
Dalam kesempatan itu, Nofiansyah didampingi sejumlah pimpinan Kanwil Kemenkeu di Sumut, yakni Indra Soeparjanto (Kepala DJPb), Sugeng Apriyanto (Kepala DJBC), Arridel Mindra (Kepala DJP Sumut I), serta Anton Budhi Setiawan (Kepala DJP Sumut II). Mereka menegaskan komitmen untuk terus mengawal pelaksanaan APBN secara transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp7,10 triliun atau 69,11 persen dari pagu. Anggaran ini dialokasikan untuk gaji, tunjangan kinerja, pembayaran THR, dan gaji ke-13 bagi aparatur negara,” jelas Nofiansyah.
Sementara itu, belanja barang mencapai Rp3,25 triliun atau 46,53 persen dari pagu. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program strategis seperti infrastruktur konektivitas, pelayanan kesehatan dan JKN di Kemenkes, pendidikan tinggi di bawah Kemdiktisaintek, hingga penegakan hukum. Polri tercatat sebagai satker dengan realisasi tertinggi sebesar Rp583,36 miliar, disusul Kemenkes dan Kemenag.
Untuk belanja bantuan sosial, realisasi tercatat Rp47,15 miliar atau 67,94 persen dari pagu. Seluruhnya disalurkan melalui satker Kementerian Agama, termasuk Kanwil Kemenag Sumut, IAKN Tarutung, STAIN Mandailing Natal, UIN Padangsidimpuan, dan UIN Sumut.
Adapun belanja modal masih relatif rendah dengan realisasi Rp555,04 miliar atau 19,93 persen dari pagu. Anggaran ini dipakai untuk pembangunan infrastruktur, ketahanan sumber daya air, pendidikan tinggi, serta modernisasi sarana prasarana Polri. Kementerian PUPR menjadi penyumbang terbesar dengan Rp242,55 miliar, khususnya untuk pembangunan jalan dan jembatan.
Selain itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir Agustus 2025 mencapai Rp28,52 triliun atau 62,93 persen dari pagu. Angka ini menurun dibanding periode yang sama tahun lalu (65,09 persen). Dana Alokasi Umum (DAU) masih mendominasi dengan realisasi Rp18,89 triliun atau 68,85 persen.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik yang digunakan untuk mendukung layanan pendidikan dan kesehatan seperti BOS dan BOK telah terealisasi Rp5,39 triliun. Dana Desa tersalur Rp2,66 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,26 triliun, dan Insentif Fiskal Rp108,57 miliar. Sementara itu, DAK Fisik baru terealisasi Rp213,68 miliar atau 10,82 persen dari pagu.
Dengan capaian ini, Kemenkeu menegaskan akan terus memperkuat sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan APBN berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Sumut.
(Agung)
