Jakarta, Truhtpost — Bank Indonesia (BI) dan Banque de France (BdF) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang kebanksentralan. MoU ini ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur BdF François Villeroy de Galhau, dan mulai berlaku efektif sejak 15 Mei 2025.
Gubernur Perry Warjiyo menyebut penandatanganan ini sebagai tonggak penting dalam mempererat hubungan kelembagaan antara BI dan BdF. “MoU ini lebih dari sekadar simbolis, tetapi menjadi bukti semangat bersama untuk memperkuat kerja sama di bidang keuangan berkelanjutan dan pengelolaan risiko keuangan terkait iklim,” ujar Perry dalam pernyataan resminya, Rabu (28/5/2025).
Kesepakatan bilateral ini juga merupakan bagian dari tindak lanjut pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 28 Mei 2025 di Indonesia, yang menyoroti pentingnya hubungan strategis kedua negara.
Senada dengan Perry, Gubernur François Villeroy de Galhau menegaskan bahwa nota kesepahaman ini menandai komitmen kuat kedua bank sentral dalam menjaga stabilitas moneter dan keuangan, serta memperkuat kerja sama untuk keuangan berkelanjutan.
Ruang lingkup kerja sama mencakup:
Inovasi digital dalam sistem pembayaran
Keuangan berkelanjutan dan manajemen risiko iklim
Kerangka regulasi dan pengawasan, khususnya dalam konteks APU-PPT-PPPSPM (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)
Implementasi kerja sama akan dilakukan melalui dialog kebijakan, pertukaran pengetahuan dan pengalaman, studi bersama, pengembangan kapasitas, serta pertukaran data dan informasi.
MoU ini memperkuat komitmen strategis kedua bank sentral di area kebanksentralan seperti kebijakan moneter, stabilitas makroprudensial dan keuangan, serta sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi. BI dan BdF juga bertekad mendorong stabilitas keuangan, pertumbuhan ekonomi nasional, dan kontribusi terhadap stabilitas global.
Secara nasional, kerja sama ini turut mendukung program prioritas Pemerintah Indonesia dalam kerangka Asta Cita, yang menekankan pembangunan berkelanjutan dan inklusif. (Agung)
